Forum Komunikasi Pensiunan TNI Polri buat Pergantian serta Aliansi( FKP3) menekan Kepala negara Joko Widodo ataupun Jokowi buat mundur dari jabatannya sampai diskualifikasi kepada Prabowo- Gibran dari pendamping calon Kepala negara serta Delegasi Kepala negara.
” Buat jadi pelajaran untuk administratur negeri, kita menekan Kepala negara Joko Widodo serta seluruh administratur yang sudah mengganggu kerakyatan Indonesia secepatnya mundur ataupun dimakzulkan,” cakap Jenderal( Purn.) Fachrul Razi dalam siaran saluran YouTube Abang EDY CHANNEL diambil pada Pekan( 18 atau 2 atau 2024).
Forum Komunikasi Pensiunan TNI- Polri memperhitungkan sebagian memo kurang baik terpaut penerapan Pilpres 2024. Awal, Kepala negara Jokowi ditaksir sudah cawe- cawe dengan memobilisasi petugas rezim buat mensupport paslon 02 Prabowo- Gibran.
Forum Komunikasi Pensiunan TNI
” Awal, kepala negara yang nyata- nyata berlagak cawe- cawe kepada penajaan Pemilu 2024 dengan menggerakkan apara- aparat penguasa, mensupport 02 sangat- sangat menodai kerakyatan di Indonesia,” tutur Fachrul.
Tidak hanya itu, penamaan Gibran Rakabuming Raka yang ditaksir lewat rekayasa hukum yang memalukan. Dijamah pula hal tindakan Komisi Penentuan Biasa ataupun KPU yang langsung menyambut penamaan Gibran selaku cawapres tanpa mengganti Peraturan KPU.
” Kedua, pemunculan julukan Gibran Rakabuming Raka selaku calon delegasi kepala negara 02 yang dicoba lewat rekayasa hukum yang amat memalukan serta langsung disambut oleh KPU, tanpa menunggu perbaikan peraturan KPU. Sudah nyata- nyata sudah mencederai konstitusi,” kata Fachrul.
Lebih lanjut, Fachrul mempersoalkan Kepala negara Jokowi diprediksi memakai hukum selaku instrumen politik buat mensupport kemenangan Prabowo- Gibran.
” Ketiga, pemakaian hukum selaku instrumen politik buat menyandera tokoh- tokoh politik buat mensupport 02 tidak hanya buat pemberantasan penggelapan pula mengganggu sistem hukum serta politik Indonesia,” tuturnya.
Fachrul membeberkan pula asumsi ketakjujuran yang dicoba aparat KPU serta jajarannya buat mensupport kemenangan paslon khusus.
” Keempat, ketakjujuran oleh petugas- petugas KPU serta pendukung paslon khusus yang dicoba dengan cara tertata, padat, serta analitis sudah benar- benar mencederai kerakyatan serta konstitusi, serta mematikan kesempurnaan Negeri Kesatuan Republik Indonesia,” ucapnya.
Oleh sebab itu, Forum Komunikasi Pensiunan TNI- Polri menentang keterangan kemenangan 02 serta menekan diskualifikasi Prabowo- Gibran dari Pilres 2024.
” Menentang keras keterangan kemenangan 02 yang dicoba berdasarka quick count, yang bukan ialah hasil sah pemilu. Kedua, menekan yang berhak mendiskualifikasi Prabowo- Gibran selaku paslon 02 pada Pilpres 2024,” tutur Fachrul.
Fachrul menggantikan kelompoknya cuma hendak menyambut kalkulasi suara yang jelas dengan Pemilu jujur serta seimbang. Mereka mau Pemilu 2024 ini jadi momentum buat mengawali kosong corruption, penegakkan hukum tanpa seleksi bulu, membuat sistem pengawasan kemampuan.
” Kita hendak menyambut hasil kalkulasi suara yang jelas ataupun real count, yang didapat oleh dari pemilu yang jujur serta seimbang,” tutur Fachrul.
” Kita bercita- cita menghasilkan Pemilu 2024 antara lain selaku mengawali kosong corruption, penegakkan hukum tanpa seleksi bulu, membuat sistem pengawasan kemampuan penguasa dengan memaksimalkan guna pengawasan DPR, serta semua kompenen pengawasan orang yang kritis,” pungkasnya.
Viral tukang parkir di penjara 10 tahun => https://beritaindonesia.club/